Kinerja Tim TPAD Buruk, PAKKSA Desak Walikota Copot Sekda

RAPD-P Kota Serang Ditolak, PAKKSA Desak Walikota Copot Sekda dan Beri Sangsi Tim TAP

Kota Serang - Seperti diketahui, RAPD-P kota Serang ditolak oleh pemprov Banten dan Kemendagri. Penolakan  tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah kota Serang.

Baca juga: Tony Rosyid: Soal Haji, Mari Cari Solusi

Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) lakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Walikota Serang, Kamis (02/12/2021).

Tb Azhie selaku korlap mengatakan aksi ini mendesak Walikota Serang untuk mencopot Sekda kota Serang.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

"Kami meminta dan mendesak bapak Walikota Serang untuk memberi sangsi yang tegas atas kinerja buruk tim TAPD yang diketuai oleh Sekda kota Serang, " kata Azhie.

Azhie juga menjelaskan bahwa penolakan tersebut diakibatkan keterlambatan penyerahan RAPBD.

Baca juga: Datangi Walikota, Pemuda Pancasila Kota Serang Kawal Kebijakan Pemerintah Daerah

"Ini merupakan satu tamparan keras bagi lembaga legislatif dan eksekutif kota Serang. Waktu keterlambatan hingga 19 hari, lalu apakah Nanang Saefudin masih pantas menjadi Sekda??..., " ucapnya.

Lanjutnya, "Kota Serang ini merupakan ibukota provinsi Banten, jantung ibukota. Tapi ini kali kedua RAPBD kota Serang mendapatkan penolakan".

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Padahal jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

"Disitu sudah jelas terlihat tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD. Dan kota Serang telat hingga 19 hari, yang seharusnya diserahkan pada tanggal 30 September 2021 namun tim TPAD kota Serang yang diketuai oleh Sekda kota Serang baru menyelesaikan pada 19 Oktober 2021, " ungkapnya.

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

"Penolakan pemprov Banten dan Kemendagri menguatkan kita tentang buruknya kinerja Pemkot Serang, baik dalam merencanakan anggaran maupun mengelola potensi daerah. Ditolaknya hasil rancangan APBD perubahan 2021 Kota Serang oleh Pemprov Banten dan Kemendagri menjadi preseden buruk bagi pemerintah kota Serang dan dari pemerintahan se-Indonesia, penolakan ini hanya terjadi pada pemkot Serang. Oleh karena kami akan terus melakukan aksi hingga Sekda dicopot, " tutupnya. (Ay)